Agama Harus Hadir dalam Politik (1)


Mengingat akan bahaya munculnya sekularisme dalam kehidupan bernegara dan sosial masyarakat,kiranya penting untuk ditekankan ulang bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Politik,seperti yang kita pahami adalah seni dalam mencapai kekuasaan. Dan sesungguhnya politik itu juga berarti tata cara mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat secara luas. Kehidupan politik Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dari moral atau akhlak karena setiap manusia Indonesia hidup dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila politik hanya diartikan dan dimaknai sebagai seni mencapai kekuasaan maka itu telah menjauhkan agama dari kehidupan bernegara. Dalam politik sekuler,agama adalah wilayah pribadi individu.Dan ini berarti agama hanya sebatas seremonial belaka dan masyarakat diberi kebebasan untuk tidak memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu.Ini jelas mengkhawatirkan. Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu karena segenap orang yang tinggal di wilayah Indonesia sepakat dan menyadari bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah ada tanpa ada Tuhan Yang Maha Pencipta. Peranan Tuhan diakui dan diwujudkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Oleh karena Islam adalah rahmatan lil alamin maka politik dalam Islam harus berdasarkan kaidah “tasharruf al imam manuthun bi al mashlaha (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat).

Dengan penuh keyakinan saya katakan bahwa umat Kristiani,Hindu,Budha dan umat beragama serta berkeyakinan lain akan sepakat bahwa perilaku individu dalam aktifitas politik harus mencerminan ketinggian akhlak dan moral.

Sebagai contoh,merebaknya kasus korupsi ini menunjukkan ada penurunan standar moral,dari dilarang mencuri menjadi dianjurkan mencuri. Dari kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan berubah menjadi saling mengingatkan agar kejahatan tidak ketahuan. Korupsi pula telah memberi petunjuk jelas kepada kita semua bahwa politik telah berubah fungsi dari mengelola masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan menjadi mengelola keuangan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan pribadi.

Adanya korupsi dalam berbagai struktur jabatan bukan berarti ada kesalahan pada sistem atau birokrasi tetapi mutlak karena rendahnya ukuran moral yang dipakai oleh pelaku korupsi.

Berbagai agama mengajarkan untuk berkata Cukup. Cukup yang berarti memenuhi kebutuhan dengan apa yang diterima atau dalam budaya Jawa adalah nrima ing pandum,dalam Islam dikenal dengan istilah qana’ah.

Kasus korupsi berjamaah sebagaian anggota Dewan pun dapat dikatakan “cukup” dalam pengertian cukup kita saja yang menikmati duitnya,yang lain jangan. Korupsi Bupati Klaten pun dapat dikategorikan “cukup” dengan konteks cukup bupati yang jadi kaya,yang lain cukup dikibulin.

Politik telah gagal mengelola kekuasaan dan kegagalan ini bukan pada agama atau sistem. Tetapi memang para pelaku korupsi berbakat memainkan kesempitan menjadi kesempatan. Untuk itulah agama diperlukan untuk hadir dalam setiap ruang anggota Dewan. Dan setiap anggota Dewan juga wajib mengadakan acara gerilya agar konstituennya mengenal dirinya dan mengingatkan kembali janji-janji politiknya. Sejauh ini belum terbaca di media jika seorang anggota Dewan bergerilya di daerah pemilihannya dan bertegur sapa atau membuka diskusi dengan orang yang dahulu memberinya amanah. Memberi amanah ini bukan sekedar memilih atau mencoblos gambarnya.  Bisa kita bayangkan jika orang yang kita titipin kunci rumah kita malah mengobok-obok isi rumah dan menjual sebagian harta kita. Atau malah merayu pasangan kita supaya rela bermesum ria seperti Bupati Ketingan. Bagaimana logika pelaku?

2016 adalah tahun melemahnya kinerja DPR baik segi pengawasan maupun produk undang-undang. Dan besar harapan kita untuk tetap menggaji buta para anggota Dewan di tahun 2017 karena kesibukan Pilkada 2017 yang jelas akan lebih utama dibandingkan mereka yang memilihnya di masa lalu. Agama harus hadir di ruang anggota Dewan untuk mengingatkan bahwa pekerjaan utama mereka bukanlah memenangi Pilkada 2017 tetapi kinerja dan amanah dari Pileg 2014. Urusan Pilkada adalah urusan partai dan anggota Dewan sejak 2014 sampai 2019 adalah melayani rakyatnya.

Serasa masih kemarin sore ketika Fachri Hamzah tampil sebagai Orator terpilih dalam aksi demo 411. Rakyat tidak membayar pajak agar Wakil Ketua Dewan tampil berorasi dalam demonstrasi. Bila orasinya atas nama pribadi maka seharusnya ada bagian dari gaji bulanan yang harus dipotong. Serasa masih kemarin sore ketika Fadli Zon berkata mengikuti demo adalah sebagai bagian aksi pengawasan DPR terhadap Pemerintah.Jadi,kita harus bisa menerima bahwa pajak yang kita bayarkan adalah agar anggota Dewan juga tampil ikut demonstrasi sebagai tugas pengawasan.

Pengawasan itu berbeda dengan tuntutan.Apalagi bicara tentang mekanisme pemakzulan.Jadi,agama harus hadir dalam ruang dan bilik gedung Dewan agar mereka paham tentang apa itu rasa malu karena sejauh ini sebagian besaranggota dewan masih memalukan.

 

Indonesia waras dan cerdas!!



Source link